Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi

Erlangga Agustino Landiyanto ()

Urban/Regional from EconWPA

Abstract: Dengan munculnya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selayaknya kota Surabaya mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat. Akan tetapi, berbagai pengamatan empiris menyatakan bahwa pemberlakuan otonomi daerah menimbulkan distorsi dan high cost ekonomi. oleh karena itu, makalah ini menganalisis kinerja keuangan kota Surabaya dan merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan partisipasi aktif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kota Surabaya.

Keywords: Desentralisasi; Otonomi; Kemandirian; Kota Surabaya (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: D6 D7 H R (search for similar items in EconPapers)
New Economics Papers: this item is included in nep-geo
Date: 2005-02-07
Note: Type of Document - pdf; pages: 16

Downloads: (external link)
http://129.3.20.41/eps/urb/papers/0502/0502002.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: http://EconPapers.repec.org/RePEc:wpa:wuwpur:0502002

Access Statistics for this paper

More papers in Urban/Regional from EconWPA
Series data maintained by EconWPA ().