SHARE Journal

2025 - 2025

From Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Bibliographic data for series maintained by JSHARE ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.

Rekonsepsi Penghitungan Kerugian Perekonomian Negara dalam Rangka Pembuktian Tindak Pidana Korupsi pp. 124-146: Dita Miranda
Harmonisasi Regulasi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Meminta Dokumen Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara pp. 147-170: Salsa Devitri
Politik Hukum Pemenuhan Hak atas Kesehatan Pasca Penghapusan Ketentuan Mandatory Spending pp. 171-194: Dien Nufitasari, Mohammad Choirul Anam, Jamal Wiwoho, Yudho Taruno Muryanto and Dwi Tjahja Kusumo Wardhono
Disharmoni Penetapan Badan Pemeriksa Keuangan dan Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara pp. 195-222: Ilham Hudi and Nia Agustina
Implikasi Yuridis Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi terhadap Permintaan Dokumen oleh Badan Pemeriksa Keuangan pp. 223-250: Melisa Sekar Dhani
Pencegahan Kerugian Negara Melalui Penguatan Regulasi Hubungan Kerja Pemeriksa Eksternal Dengan Pengawas Internal pp. 251-280: Agus Adi Priyatno

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara pp. 1-27: Supriyonohadi and Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah
Implikasi Yuridis Perubahan Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pp. 28-54: Muh Najib and Desfreidna Siregar
Persinggungan Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Teori Beban Pembuktian pp. 55-77: Murpraptono Adhi
Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Standar Harga Satuan Regional untuk Kepastian Hukum pp. 78-101: Iqbal Yudaperwira
Format Checks and Balances Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat pp. 102-123: Roziqin