Benarkah UU MD3 Membungkam Eleftheria di Negara (Indonesia) Merdeka?

Achmad Zulfikar

No awfd9, INA-Rxiv from Center for Open Science

Abstract: Wacana publik terhadap revisi UU MD3 memunculkan pro dan kontra, termasuk di kalangan masyarakat (mahasiswa) FISIPOL UMY, sehingga kertas posisi ini ditujukan sebagai bahan diskusi untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa terhadap polemik revisi UU MD3 dan menjadi langkah pengambilan sikap untuk permasalahan revisi UU MD3. Kertas posisi ini membahas tiga hal pokok diantaranya: dasar hukum UU MD3, latar belakang revisi UU MD3 dan problematika terhadap revisi UU MD3: benarkah sebagai upaya membungkam eleftheria di negara (Indonesia) merdeka?. Penyusunan kertas posisi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan literature review, sumber data menggunakan publikasi yang dapat diakses secara dalam jaringan (daring/online), dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kertas posisi ini menyoroti kekhawatiran yang muncul akibat dari revisi UU MD3 yang dianggap sebagai upaya membungkam eleftheria di negara merdeka, Indonesia yang turut dipengaruhi pengalaman masa lalu, dimana pemerintah pernah dianggap sebagai pelaku pembungkaman kebebasan berekspresi yang masih membekas di ingatan masyarakat. Sehingga, kekhawatiran yang muncul tidak hanya pada pada aturannya saja, melainkan juga pada implementasi yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi sebagaimana tertulis. Kata Kunci: Legislatif, UU MD3, Membungkam, Eleftheria, Kebebasan Berekspresi, Negara Merdeka The public discourse of the revision of the MD3 Law raises the pros and cons in Indonesian society, including the students of FISIPOL UMY. This position paper is intended as a discussion material to deepen the students' knowledge of the revision of the MD3 Law and consideration to take action from the revision of the MD3 Law. This position paper discusses three key issues: the legal basis of the MD3 Law, the revised background of the MD3 Law and the problematic of the revision of the MD3 Law: is it really an effort to silence eleftheria in an independent (Indonesia) country?. This position paper uses qualitative descriptive method with data collection techniques using literature review, then data sources using publicly accessible (online) publications, and data analysis with data reduction, data presentation, and conclusion/verification. This position paper highlights the concerns arising from the revision of the MD3 Law which is considered to be an attempt to block the freedom of expression (eleftheria) in an independent state, which has been influenced by past experience, where the Indonesian government was once regarded as the perpetrator of the silencing of freedom of expression which still remains in the public mind. Thus, the concerns that arise not only on the rules itself, but also the implementation that sometimes does not match expectations as written. Keywords: Legislative, MD3 Law, Silencing, Eleftheria, Freedom of Expression, Independent Country

Date: 2018-03-13
New Economics Papers: this item is included in nep-sea
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/5ac10eefa2409b000ea3aa51/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:awfd9

DOI: 10.31219/osf.io/awfd9

Access Statistics for this paper

More papers in INA-Rxiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().