Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik dan Ekonomi

Achmad Zulfikar and Baharuddin Nur

No b4xs5, INA-Rxiv from Center for Open Science

Abstract: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah antitesa dari pengangkatan kepala daerah yang telah berlangsung cukup lama, setidaknya hampir seusia dengan orde lama ditambah orde baru atau sekitar 50 tahun dari 70 tahun usia pemerintahan kita. Diangkat dan dipilih adalah dua hal yang berbeda. Dipilih tentu saja lebih demokratis daripada diangkat. Dipilih merupakan hasil dari sejumlah alternatif, sementara diangkat lebih terkesan suatu pilihan yang datang dari atas (top down). Pilkada merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk memastikan Kepala Daerah berasal dari pilihan rakyat, bukan penunjukan dari pejabat atau kekuasaan diatasnya. Lazimnya, Pilkada berlangsung sesuai dengan penanggalan kegiatan politik setiap daerah, dimana batas masa tugas lima tahun dijadikan sebagai patokan untuk dilaksanakannya Pilkada lagi. Namun pada 9 Desember 2015 ini penanggalan itu mengalami perubahan atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada ke depan. Oleh karenanya, Pilkada yang akan berlangsungi di Indonesia ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah dilakukan di negeri ini, bahkan di dunia. Dalam makalah ini, penulis tertantang untuk menelaah bagaimana kemungkinan yang akan timbul sebagai implikasi Pilkada serentak ini terhadap aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat di Indonesia. --- Local election / regional head election is antithesis of appointment of region head which have lasted long enough, at least almost as old with Old Order Era plus with New Order Era or about 50 year from 70 year old of Indonesian was established. Appointment and election are two different things. Elected is certainly more democratic than appointed. Elected is the result of a number of alternatives, while being lifted is more impressed with a choice that comes from the top. Local election is a system built by the government to ensure the Regional Head comes from the people's choice, not the appointment of officials or powers above it. Typically, elections take place in accordance with the political activities of each region, where the five-year term is used as a benchmark for the implementation of re-elections. However, on December 9, 2015 this calendar has changed based on the consideration of efficiency and effectiveness of Local election implementation in the future. Therefore, the elections that will take place in Indonesia is the biggest democracy party ever conducted in this country, even in the world. In this paper, the authors challenged to examine how the possibilities would arise as the implications of this Local concurrent election on the social, political and economic aspects of society in Indonesia.

Date: 2017-12-06
New Economics Papers: this item is included in nep-sea
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/5a277b4a3e16d1000d029836/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:b4xs5

DOI: 10.31219/osf.io/b4xs5

Access Statistics for this paper

More papers in INA-Rxiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().