IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

, Sryiinindirwan

No kfw37, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Tata kelola yang baik yang diusung oleh Bank Dunia dan UNDP masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi bagi terwujudnya kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Selanjutnya, Bank Dunia sebagai donor memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas kelembagaan dan pelatihan bagi pejabat publik untuk meningkatkan kompetensinya. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Good governance sebagai sebuah konsep menuai kritik dalam implementasinya, salah satu kritik yang diberikan adalah kurangnya kontrol dalam pelaksanaan good governance pada aktor-aktor pemerintahan. Tidak hanya itu penerapan good governance di suatu negara seringkali dipaksakan, padahal prinsip tersebut tidak sesuai dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada. Dalam kasus Indonesia dalam hal implementasi Good Governance, masih banyak ditemukan permasalahan seperti reformasi birokrasi yang kurang baik, praktik KKN, tuntutan penerapan prinsip-prinsip good governance yang di antaranya tidak sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat Indonesia. masyarakat, dan partisipasinya masih rendah.

Date: 2021-08-08
New Economics Papers: this item is included in nep-sea
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/610fa7dc847d1303b0396689/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:kfw37

DOI: 10.31219/osf.io/kfw37

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().