KEBIJAKAN ANTI KOLUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Akmal Mualif

No ptwde, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Pencegahan tindakan Korupsi merupakan hal yang harus dilakukan sesegera mungkin, dimulai dari jalur masuk yaitu Kolusi. Sepanjang ini tindak kolusi termasuk dalam klasifikasi pelanggaran etika, sedikit menyentuh bagian dari pelanggaran norma Hukum, hal ini di akibatkan karena praktik kolusi dapat dilaksanakan di saat masih dalam proses masa menjadi pejabat. Hal inilah yang kemudian memberikan peluang bagi pelaku kolusi dengan menghandalkan ke tidak terjangkauannya oleh norma hukum yang telah diatur. Di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan melalui observasi, studi literatur, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bisa menggambarkan korupsi dengan cara kolusi hanya di klasifikasikan dalam pelanggaran Etika, kasus tindakan kolusi banyak terjadi dalam saat proses menujunya terpilihnya pejabat, yaitu di saat waktu sebelum pemilihan. Terjadinya titik temu dari kepentingan diantara para calon pejabat publik dengan menggunakan kekuatan dari modal.

Date: 2022-11-30
New Economics Papers: this item is included in nep-sea
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/638fdde08ad0c8039effad7c/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:ptwde

DOI: 10.31219/osf.io/ptwde

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().