ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN HUKUM (RECHTVACUUM) DALAM EKSEKUSI ASET KEPAILITAN LINTAS BATAS (CROSS-BORDER INSOLVENCY) DI INDONESIA

Ivan Immanuel Chrisvianto

No zpty6_v1, LawArchive from Center for Open Science

Abstract: Mekanisme globalisasi ekonomi dan digitalisasi korporasi memicu peningkatan transaksi komersial lintas batas negara yang berimplikasi pada kompleksitas perkara kepailitan. Masalah mendasar muncul ketika debitur pailit memiliki aset yang terfragmentasi di luar yurisdiksi nasional. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum (rechtvacuum) akibat rigiditas asas teritorialitas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) serta urgensi kodifikasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 212 UU KPKPU tidak memiliki daya eksekusi (enforceability) di luar negeri karena keterbatasan kedaulatan teritorial. Dampaknya, kurator domestik mengalami hambatan dalam melakukan pemberesan harta (boedel) pailit yang berada di yurisdiksi asing seperti Singapura. Penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi hukum melalui adopsi asas universalitas terbatas ke dalam legislasi nasional guna menjamin asas paritas creditorium.

Date: 2026-06-18
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/6a343aa9cfd74b96441cd441/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:lawarc:zpty6_v1

DOI: 10.31219/osf.io/zpty6_v1

Access Statistics for this paper

More papers in LawArchive from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().