KEBIJAKAN ANTI KOLUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Nur Aliza

No 8zewf, OSF Preprints from Center for Open Science

Abstract: Kolusi itu merupakan bagian dari KKN (Kolusi,Korupsi,Nepotisme) hal ini telah mejadi budaya atau hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita sebagai masyarakat ,namun hal ini merupakan tanggung jawab pemangku negara untuk mengatasinya untuk lebih meminimalisir terjadinya tindak penyimpangan tersebut. Seluruh penyelenggara pemerintahan kemudian layak menumbuhkan transparansi, menumbuhkan responsibilitas, melaksanakan penyederhanan cara kerja serta cara bantuan terhadap masyarakat demi meminimalisiir bagian korupsi, sekalian meluaskan kadar pelayanan terhadap masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan method researc library. Data yang dianalisis dan diperoleh kemudian disimpulkan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan mengenai studi literatur.

Date: 2022-12-01
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/63893eb1a98e5f32d8103605/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:osfxxx:8zewf

DOI: 10.31219/osf.io/8zewf

Access Statistics for this paper

More papers in OSF Preprints from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().